Ilmu Arkeologi dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jika diibaratkan, ilmu Arkeologi lahir dari seorang ibu yang bernama kebudayaan. Kebudayaan sendiri secara inheren melingkupi dimensi yang sangat luas, kalau tidak dikatakan keseluruhan, dari kehidupan manusia. Kebudayaan mengakar dalam kehidupan sehari-hari kita; kita bernafas di dalamnya, dan ia mengalir di dalam darah kita. Singkatnya, kita hidup di dalam kebudayaan. Namun demikian, saking tidak berjaraknya manusia dengan kebudayaan, mereka seringkali melupakan bahwa mereka adalah bagian dari kebudayaan. Kita seringkali tidak mengetahui, dan tidak mau ambil pusing, dalam cara-cara seperti apa kita menjalaninya, atau pelajaran seperti apa yang dapat kita pelajari untuk kepentingan masyarakat dan hidup kita sendiri.
Bersama ilmu-ilmu Humaniora lainnya, Arkeologi muncul sebagai salah satu opsi untuk menjawab, atau membentangkan, persoalan-persoalan kebudayaan. Dengan pisau bedahnya yang khas – karena menggabungkan banyak pisau bedah dari berbagai disiplin ilmu – Arkeologi berupaya menemukan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kebudayaan melalui materi-materi fisik (atau yang biasa dikenal dengan sebutan artefak, fitur, dan ekofak) yang dicipta manusia, terutama artefak-artefak masa lalu. Di dalam perkembangan keilmuannya, temuan makna-makna atau nilai-nilai penting yang (di)timbul(kan) dari materi-materi fisik, diupayakan kemudian agar dapat terus (di)lestari(kan) melampaui jamannya. Namun demikian, dalam prakteknya, Arkeologi, atau para Arkeolog, juga dihadapkan dengan lawan-lawan yang berbeda kepentingan dengannya.
Persoalan yang sering mengemukan dalam hal ini adalah seberapa pentingkah nilai-nilai yang melekat pada sebuah artefak sehingga membuatnya harus dilestarikan dalam keyakinan Arkeologi, terutama apabila dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa nilai-nilai yang ingin dilestarikan tersebut berbenturan dengan nilai-nilai yang diamini masyarakat di mana nilai-nilai artefak tersebut ingin didesakkan untuk dilestarikan? Lalu, benarkah seperti itu dalam prakteknya di Indonesia? Dengan kata lain, para Arkeolog di Indonesia seringkali melupakan bahwa sebenarnya yang harus mereka lestarikan adalah nilai-nilai, bukannya benda belaka. Benda atau artefak, seperti yang sama-sama kita yakini, hanyalah jembatan, seperti tugasnya dalam sebuah penelitian Arkeologi, untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut ke masyarakat kita dan generasi-generasi kita selanjutnya. Yang juga perlu dipahami bahwa sebuah nilai merupakan produk dari kebudayaannya, dan oleh karenanya selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh sebab itu, kemampuan seorang arkeolog dalam memberi tafsir nilai baru atas sebuah artefak masa lalu untuk dilekatkan sebagai bagian dari konteks jamannya sangat menentukan upaya pelestariannya. Dengan kata lain, Arkeologi sebenarnya berupaya dan mengambil peran dalam menghidupkan atau mendinamisasi kebudayaan itu sendiri.
Bagi seorang Arkeolog, sebuah artefak, terutama artefak masa lalu, selalu memiliki nilai penting. Setidaknya benda tersebut merupakan bagian dari pekerjaannya, dan dengan demikian menjadi bagian dari kehidupannya atau minimal mata pencahariannya. Tetapi tidak semua artefak penting artinya bagi entitas yang lain. Dan dari pertentangan inilah kemudian berpotensi menjadi konflik kepentingan. Ambillah contoh kasus perubuhan dinding “gandok tengen” Pesanggrahan Ambarukmo demi kepentingan pembangunan Plaza Ambarukmo. Bagi infestor, atau orang-orang yang akan bergulat dengan keberadaan plaza tersebut, nilai penting gandok tengen pesanggrahan peninggalan Kraton Yogyakarta tersebut dianggap tidak sepenting dengan nilai dari plaza itu sendiri. Dalam hal ini, nilai ekonomi, dan barangkali nilai “kemodernan” dari plaza tersebut yang dilekatkan di jantung sebuah kota tradisi dianggap lebih penting dari nilai bangunan gandok tengen itu sendiri. Di sisi yang lain, bagi pengusung misi pelestarian Jogjakarta sebagai kota tradisi, dan termasuk di dalamnya para Arkeolog, keberadaan “kemodernan” dalam bentuk plaza atau mal dianggap tidak merepresentasikan nilai-nilai tradisi itu sendiri, sebaliknya justru akan mengurangi kekhasan Jogja sebagai kota yang selalu lekat dalam memori orang-orang sebagai kota tradisi yang khas.
Sudah menjadi keniscayaan dalam dirinya sendiri bahwa setiap jaman selalu berupaya menemukan jiwanya dan umumnya terdapat nilai-nilai dominan tertentu yang menguasainya. Selain itu, pihak-pihak yang berkuasa juga memainkan peran penting dalam membentuk jiwa jamannya. Setidaknya, mereka memiliki kewenangan dalam menenetukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakatnya di wilayah publik. Dalam masa tertentu, yang telah lewat tentunya, penguasa bahkan memiliki wilayah otoritas yang jauh lebih luas, menjangkau wilayah privat masyarakatnya, baik dengan cara unjuk kekuasaan secara langsung atau dengan cara yang hegemonik.
Di Indonesia sekarang ini, sebagai sebuah negara yang belum bisa melepaskan dirinya dari status negara berkembang, dominasi nilai-nilai ekonomi yang sifatnya sangat materialistis sepertinya masih terus memayungi nilai-nilai masyarakatnya. Namun demikian, celakanya, negara kita, baik pemerintah maupun masyarakatnya, sepertinya belum memiliki konsep ekonomi yang jelas dan gamblang untuk “lepas landas” dari negara berkembang menjadi “negara makmur.” Efeknya, ketidakjelasan tersebut merembet ke seluruh wilayah sosial, politik, dan kebudayaan, dan dalam banyak hal berpengaruh buruk terhadap visi Arkeolog sebagai ilmu yang salah satu tujuannya adalah melestarikan artefak-artefak lama dengan segudang nilai dan tafsir nilai baru di dalamnya.
Pola pikir masyarakat dan pemerintah yang didominasi oleh nilai-nilai yang sifatnya materialistis ini berdampak pada “dijualnya” segala sumber daya yang dianggap potensial yang dimiliki negara. Apapun yang bisa menghasilkan uang dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan “dijual.” Bagi benda-benda masa lalu yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis akan ter(di)singkir(kan) dalam pertarungan jaman. Dalam skala kerusakan yang paling kecil, benda-benda tersebut akan diabaikan, dibiarkan teronggok seperti barang tua yang tak lagi memiliki taji menghadapi jaman yang terus bergerak. Sementara dalam skala kerusakan yang paling besar, benda-benda tersebut secara langsung akan menemui kematiannya demi memberikan kesempatan pada benda-benda baru lainnya yang akan menempati ruangnya.
Telah umum diketahui bahwa nasib benda-benda masa lalu yang bertahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh dua hal: pertama, karena benda tersebut memiliki nilai jual pariwisata yang tinggi; kedua, benda tersebut memiliki nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat di sekitarnya, namun tidak lagi secara langsung menjadi bagian dari kebudayaan atau gaya hidup masyarakat tersebut. Umumnya, dengan dua cara inilah benda-benda masa lalu tersebut bertahan dari kepunahannya – tentunya tanpa mengecilkan upaya yang telah dijalankan oleh para Arkeolog melalui lembaga-lembaganya di pemerintahan atau di perguruan tinggi. Namun demikian, apakah model pelestarian “artifisial” dan “natural” seperti itu dapat menjangkau visi Arkeologi yang sebenarnya, dan mampu menjawab persoalan-persoalan kebudayaan yang dihadapi bangsa ini?
Barangkali benda-benda tersebut dapat bertahan secara fisik. Tetapi nilai-nilai pentingnya dan tafsir nilai-nilai baru untuk keperluan jaman sekarang dan di masa akan datang sepertinya tidak terbahasakan dengan baik. Lagipula, bukankah bukan hanya benda-benda yang masuk dalam kategori seperti itu yang perlu dilestarikan seperti yang kita pahami seturut visi Arkeologi.
Selama ini, para Arkeolog berkutat dengan keilmuan murninya. Namun demikian, tidak banyak hasil dari proses penelitiannya tersebut disampaikan dengan cara yang renyah ke masyarakat. Selain itu, Arkeolog juga jarang merefleksikan hasil penelitiannya, menarik sebuah garis baru yang menghubungkan tafsir-tafsir masa lalunya atas sebuah benda dengan kehidupan sekarang atau pembayangan kehidupan kebudayaan di masa akan datang. Padahal refleksi atau tafsir-tafsir baru inilah yang sebenarnya memiliki peran penting untuk menarik simpati publik agar tergerak hatinya mendukung visi Arkeologi.
Dengan kata lain, Arkeologi pada dasarnya masih mengabaikan ruang publik dalam upaya mencapai visi dan misinya. Di dalam ruang publik, wacana-wacana bertarung satu sama lainnya dalam merebut simpati publik agar mendukung tujuan-tujuan wacana tersebut. Arkeolog seharusnya memiliki langkah-langkah yang substansif, mengkombinasikannya dengan langkah-langkah taktis dan strategis dalam merebut ruang publik ini.
Oleh karena itu, pekerjaan seorang Arkeolog sebenarnya bukan hanya terletak di lapangan Arkeologi ad hoc. Seorang Arkeolog harus merambah dimensi-dimensi lain yang barangkali tidak terhubung secara langsung dengan kajian keilmuannya, dan membangun model-model kerja tertentu untuk menggabungkannya. Dengan cara seperti ini, Arkeolog akan lebih mudah untuk merebut ruang publik yang akan digunakan dalam menyampaikan visi dan misinya.
Untuk memberi sebuah tafsir nilai atas sebuah benda, khususnya yang akan dilekatkan pada jamannya, Arkeolog dituntut tidak hanya mengamati benda, tetapi juga memahami secara utuh dimensi-dimensi kebudayaan dibalik keberadaan benda tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang luas untuk sampai kepada hal tersebut. Seorang Arkeolog atau mahasiswa jurusan Arkeologi tidak boleh hanya terfokus pada benda-benda yang ditemuniya baik di lapangan maupun di dalam literatur-literatur. Mereka juga harus memahami cara-cara sebuah struktur atau suprastruktur yang membentuk, mempertahankan dan merubah sebuah kebudayaan. Para Arkeolog harus memahami paradigma yang digunakannya dalam melihat persoalan-persoalan kebudayaan ini. Sayangnua, hal ini seringkali diabaikan oleh calon-calon Arkeolog yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, bahkan di perguruan tinggi sekelas Universitas Gadjah Mada.
Setelah sampai pada pemahaman seperti itu, dan selanjutnya mengaktualisasikannya dalam kerja-kerja Arkeologi, berikutnya perlu diambil langkah-langkah taktis dan strategis agar hal-hal tersebut sampai ke masyarakat. Ada banyak cara dan celah yang dapat dimasuki oleh Arkelog dalam upayanya menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai yang diyakininya tersebut ke masyarakatnya, menjadikannya sebagai bagian utuh dari kebudayaan masyarakatnya.
Sampai sejauh ini, geliat Arkeologi dalam menyuarakan gaungnya di ruang publik memang telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pun metode-metode yang digunakan tidak lagi seegois metode-metode konservatif yang banyak digunakan sebelumnya. Perkembangan dalam keilmuannya di Indonesia, khususnya konsepsi-konsepsi dasar dan metode-metode dalam cultural resources manajemen, terlihat semakin pesat dan positif. Namun demikian, terdapat metode-metode dasar yang selama ini terabaikan, dan hal tersebut tidak lepas dari kurangnya peran Arkeolog dalam dunia politik, selain tentunya kurang tajamnya para Arkeolog selama ini dalam menyuarakan wacana-wacana baru atas sebuah artefak di ruang publik.
Metode-metode dasar yang dimaksud adalah penyampaian substansi dari visi arkeolog melalui model-model pendidikan. Tidak seperti matematika, atau barangkali lebih tepat jika dibandingkan dengan ilmu Antropologi, hasil-hasil penelitian Arkeologi belum diajarkan secara luas dan mendasar di tingkat sekolah. Kalaupun ada, dan kenyataannya sangat sedikit, Arkeologi menjadi bagian dari ilmu Sejarah atau Antropologi. Selain itu, pengelolaan model-model pendidikan sejarah, budaya, dan arkeologi yang sifatnya interaktif dan menghibur meski tetap memiliki nilai edukatif, semisal museum, taman bermain dan belajar, dan sejenisnya, masih carut marut.
Sementara itu, metode-metode aksi yang bersifat taktis dan strategis yang belum banyak disentuh oleh Arkeologi adalah menceburkan diri dalam permainan politik. Politik dalam hal ini tidak semata-mata diartikan sebagai terjunnya orang-orang Arkeologi di gelanggang politik nasional atau lokal. Pengertian politik yang dimaksud memiliki dimensi yang luas. Memang bahwa bermain di level struktural politik nasional dan lokal adalah hal penting karena dengan begitu salah satu jalan untuk sampai pada perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan Arkeologi dapat dicapai. Namun demikian, yang juga tidak kalah pentingnya adalah membangun simpati massa di tingkat akar rumput. Dalam hal ini, Arkeologi tidak boleh melihat dirinya berdiri sendiri memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Tetapi Arkeologi harus memposisikan dirinya sebagai bagian penting dari sebuah entitas yang mendukung wacana-wacana kebudayaan.
Dengan kata lain, Arkeologi seharusnya lebih membuka diri di wilayah pergaulan yang lebih luas dengan ilmu-ilmu lainnya yang juga sama mendukung persoalan-persoalan kebudayaan. Selama ini, Arkeologi telah meminjam konsep, metode, dan teori dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya untuk kepentingan keilmuannya. Namun demikian, dalam pergaulan sosial dan wacana keilmuan, para pelaku Arkeologi tampak seperti anak kecil yang soliter. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang juga sama mengusung persoalan-persoalan kebudayaan, dengan mencari dan menemukan irisan kepentingan yang sama, sudah seharusnya dilakukan. Dengan kekuatan yang besar, meski terdiri dari berbagai macam entitas di dalamnya, ruang publik kebudayaan akan dengan mudah diisi untuk mengikis peran dominan ekonomi di wilayah politik, dan dengan demikian akan memudahkan mengisi ruang-ruang publik tersebut dengan visi-misi kebudayaan di mana Arkeologi menjadi salah satu pemain penting didalamnya.
Sementara itu, fungsi masuknya Arkeologi ke gelanggang politik praktis, baik di tingkat nasional maupun lokal, adalah menempatkan diri dalam sebuah posisi tawar yang penting dan dipertimbangkan oleh pihak-pihak lainnya. Ketika seorang Arkeolog memiliki posisi tawar politik yang kuat untuk mempertarungkan nilai-nilainya dalam upaya merebut simpati masyarakat luas agar mendukung visi Arkeologi, jalan untuk sampai pada langkah-langkah taktis dan strategis lainnya menjadi lebih terbentang luas. Dengan memenangkan pertarungan wacana diruang publik untuk menyusun sebuah kebijakan baru, Arkeolog dapat dengan lebih leluasa untuk menerapkan metode-metode dasar dalam mencapai tujuan-tujuannya.
Dengan semua pemaparan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik semacam kesimpulan bahwa Arkeologi seharusnya lebih luwes dalam bekerja, selalu mencari tafsir-tafsir baru dan kontekstual dengan jamannya atas sebuah budaya materi, mematangkan kajian keilmuannya, dan harus selalu berupaya menemukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam mencapai tujuan “mulianya.” Arkeolog tidak harus menantang jiwa jaman, atau menolak nilai-nilai dominan yang menguasai sebuah jaman. Sebaliknya, Arkeologi seharusnya mengikuti permainan jaman tersebut, menyadari posisinya, keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya di dalam jiwa jaman tersebut, dan menentukan langkah-langkah cerdas yang tidak perlu membuat pihak-pihak tertentu merasa dirugikan. Singkatnya, dengan cara-cara seperti yang telah dikemukakan di atas, Arkeologi akan lebih mudah bertarung dan merebut ruang publik untuk sampai pada tujuan-tujuannya.
Jogja-Meranti, 01 November 2009
Share this
Twitter
Facebook
E-mail
Dalam Kasus Perusakan Benda Cagar Budaya Oleh 
Comments
Tapi golongan arkeolog bagi saya orang yang mempunyai fungsi dan peranan yang luar biasa bagi sejarah, budaya yang mungkin disebut aja di bidang Humaniora-lah.
tapi kita mungkin "mati" dengan kebijakan-kebijakan yang ada. ya tahulah...tapi yang pasti, kawasan heritage dan bersejarah mempunyai arti dalam kehidupan manusia yang berkemanusiaan serta kebudayaan yang mereka ciptakan dan diolah, tapi tanpa merusak dan menodai yang telah ada, seperti kasus yang ada di pesanggrahan ambarukmo. mengenaskan kita itu, lupa dengan diri dan nenek moyang
oiya, kalau mau nyumbang artikel jg bisa lho... kirim ke: artikel@arupadh atuindonesia.com
kami tunggu artikelnya...
Kapan2 ke tempatku, kalo siang pasti ada Danang ...
RSS feed for comments to this post.